60 Persen PNS Tak Bisa Bekerja

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, saat memimpin upacara.

I rwa

Sistem Rekrumen
CPNS Harus Murni

PULAU PUNJUNG- Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, menegaskan jika 60 persen pegawai negeri sipil (PNS) yang ada di Sumatera Barat tidak bisa bekerja. Hal ini diungkapkannya pada saat memimpin upacara gabungan yang diadakan di Kantor Bupati Dharmasraya kemarin (23/03).

“Hampir rata-rata PNS yang ada tidak bisa bekerja, sesuai dengan apa yang diembankan kepada mereka (PNS-red). Itu dikarenakan memang budaya malas melekat pada PNS tersebut,” jelasnya.

Untuk itu, kata Irwan, pihaknya akan melakukan pembenahan birokrasi ini dimulai dari rekrument calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk tidak ada system pungutan atau system titipan.

“Semuanya harus murni, Alhamdulillah di Dharmasraya Bupati Adi Gunawan sudah menerapkan hal itu. Memang berat, tapi ini harus dilakukan untuk mendapatkan para PNS yang berkualitas,” tegas Gubernur sembari meminta agar system rekrumen CPNS di Dharmasraya ini tetap dipertahankan.

Kenapa tidak bisa bekerjanya para PNS tersebut, kata Gubernur, karena memang dari awal masuk PNS udah jalur yang tidak benar. Sehingga yang masuk, itu bukan atas disiplin ilmu tetapi atas dasar dia (PNS-red) punya uang, dekat dengan pejabat atau yang lainnya. Sedangkan yang memiliki kemampuan, karena tidak memiliki akses itu tidak bisa untuk menjadi PNS.  “Ini harus kita benahi, makanya saya selalu minta kepada kepala daerah, untuk rekrumen CPNS harus murni. Itu telah dilakukan oleh Adi Gunawan ,” kata Gubernur.

Ditambahkan Gubernur, PNS atau pejabat itu merupakan abdi Negara dan pelayan dari masyarakat. “Jadi jangan mentang-mentang jadi pejabat, lantas bisa untuk semana-mena untuk mengorbankan hak masyarakat. Ini yang salah, seharusnya semakin dipercaya untuk mengemban amanah, semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Karena gaji yang diterima itu dari Negara untuk melayani masyarakat,” tandasnya.

Terpisah Bupati Dharmasraya Adi Gunawan saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya memang dari awal telah berkomitmen untuk penerimaan CPNS harus murni untuk mendapatkan pegawai yang berkualitas.

“Silahkan berkompetisi dengan baik, siapapun itu punya hak untuk menjadi PNS. Kita tekankan tidak ada system titipan para pejabat, semua harus murni. Siapa yang memiliki kemampuan, itulah yang berhak untuk menjadi PNS,” tandasnya. (ami)